Boikot pungutan liar UKT

SURAM NEWS, Palangka Raya. Boikot pungutan liar Beberapa mahasiswa Palangkaraya yang tergabung dalam aliansi Save Unpar memboikot pemungutan liar pada rabu (24/7). Di tempat pengambilan kartu registrasi dan slip pembayaran UKT terdapat sebuah meja yang menjual pakaian untuk Orientasi Mahasiswa Baru (OMBA) dengan harga Rp. 100.000 / pakaian.

“Berdasarkan Permendikbud nomor 55 tahun 2013, bahwa perguruan tinggi negeri tidak boleh memungut uang pangkal atau uang pungutan lain selain uang kuliah tunggal. Artinya ketika ada pungutan lain selain UKT dalam bentuk apapun itu termasuk dalam pungutan liar”, ungkap Rajulan, Kordinator Save Unpar. “Padahal di fakultas juga sudah ada menebus baju untuk OMBA, lalu mengapa disini ada lagi? Tambah Rajulan.

Akhirnya setelah mendapat protes dari mahasiswa yang sekaligus melakukan pendudukan di meja penjualan pakaian tersebut, petugas penjual pun berhenti berjualan lalu pergi meninggalkan kerumunan mahasiswa tersebut. (SSD)

POSKO PENGADUAN UKT MAHASISWA UNPAR

SURAM NEWS, Palangka Raya, selasa 23 Juli 2013, Sejumlah mahasiswa dari berbagai fakultas di Universitas Palangka Raya membuat posko pengaduan uang kuliah tunggal (UKT) didepan Rektorat, para mahasiswa ini menamakan dirinya aliansi Save Unpar. “sudah ada 14 orang mahasiswa baru yang mendatangi posko ini untuk mengadukan nasibnya dimana dari 14 orang ini rata-rata mengeluhkan tingginya biaya kuliah yang harus dibayar lewat skema UKT” ujar Rajulan NTB selaku Koordinator Save Universitas Palangka Raya.

Kegiatan yang dimulai pada pukul 10.00 Wib dimaksudkan untuk menampung aspirasi mahasiswa baru sekaligus tempat untuk bertanya/posko imformasi terkait aktivitas perkuliahan yang ada di Universitas Palangka Raya. Mengenai masalah UKT menurut salah satu mahasiswa yang menjaga posko yaitu Amank menjelaskan, bahwa UKT ini penganti SPP dimana sistem pembayarannya mengunakan sistem silang. Dimana sistem silang itu dapat diartikan bagi mahasiswa baru yang orang tuanya dikatagorikan mampu akan membayar lebih mahal dibandingkan dengan mahasiswa baru yang orang tuanya kurang mampu. Namun yang membuat rancu dan dengan adanya beberapa pengaduan dari kawan-kawan mahasiswa baru bahwa megenai UKT yang tidak tepat sasaran makanya kami membuat posko ini, imbuh Amank.

Sedangkan menurut Fakhrudin salah satu mahasiswa Fakultas Ekonomi UNPAR menambahkan,  bahwa pembayaran UKT terdiri dari beberapa kelompok yaitu kelompok I-IV, untuk kelompok I mahasiswa harus membayar Rp.500.000,-, Kelompok II membayar Rp.1.000.000,-, Kelompok III membayar Rp.1.500.000,-, Kelompok IV membayar Rp.2.000.000- dan Kelompok IV membayar diatas 3 Juta bahkan ada yang lebih dari 4 juta. “ Kami akan terus membuka posko ini sampai waktu yang tidak ditentukan sampai permasalahan ini bisa selasai, sedangkan terkait laporan yang sudah ada, kami akan buat semacam surat pernyataan menolak kepada pihak Rektorat dan harapannya UKT tersebut tepat sasaran tidak seperti sekarang ini, “ papar Fakhrudin. (An.@ASP)

PT. KSK Bantah Disebut Anak PT.FreePort

Palangka Raya – Pernyataan Aliansi Forum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Kalimantan yang memuat poin PT.Kalimantan Surya Kencana (KSK) dalam rekomendasi Kongres BEM Se-Kalimantan, dibantah pihak perusahaan itu. PT.KSK menyebut para mahasiswa salah kaprah, dengan mengatakan perusahaan tambang tersebut adalah anak PT.FreePort.

Vice President PT.KSK, Jefferson Dau, Jum’at (10/5), kepada wartawan meyayangkan apa yang telah dilakukan aliansi BEM Se-Kalimantan. “ Khususnya poin rekomendasi bahwa PT.KSK merupakan anak PT.FreePort yang beroperasi di wilayah Kalteng, dasar mengatakan itu apa?, “ tanya Jefferson.

Menurutnya, PT.KSK bukanlah anak dari PT.FreePort. Tetapi pihaknya mengakui apabila mengunakan tenaga ahli dari perusahaan asing itu. Tujuanya untuk eksplorasi dengan biaya sepebuhnya di tangung PT.FreePort. “ Kita justru mengunakan tenaga ahli mereka. Tapi kalau PT.KSK dikatakan anak PT.FreePort, mana bukti hukumnya, “ kata Jefferson.

Menurut dia, perusahaan mereka itu masih dalam tahap eksplorasi. Dengan kata lain, belum melakukan operasional yang menghasilkan. Tetapi masih tahap melihat apakah potensi tambang yang ada di lokasi yang telah ditentukan memberikan nilai ekonomis atau tidak.

Disebutkan lagi, dalam 16 poin yang disampaikan oleh Forum BEM Se-Kalimantan, tidak terlihat adanya upaya untuk membantu pemerintah. Tetapi sebaliknya semua mendesak pemerintah. “ Saya melihat dalam butir-butir rekomendasi tidak dicantumkan bagaimana membangun daerah yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat,” sebutnya. “ Malah yang ada hanya minta dan meminta saja,” tambahnya.

Terutama yang menyingung masalah PT.KSK yang menurut dia tidak ada hubungan dengan kegiatan kemahasiswaan. Bahkan Jefferson menuduh mahasiswa di-back up dari belakang oleh organsisasi kemasyarakatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalteng.

Jefferson mengatakan, apabila BEM atau Walhi ingin mengundang duduk bersama untuk menjelaskan kebenaran tentang PT.KSK itu, ia akan siap meladeni. Hal ini supaya tidak asal menuduh, tanpa ada bukti hukum yang jelas.

Ia menambahkan, agar para mahasiswa dapat memberikan sumbangan pemikiran yang tujuanya untuk membantu pembangunan. Tidak hanya melakukan aksi yang sifatnya hanya bisa menuntut, melainkan mampu menyumbang ide bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalteng. Adn

Sumber : Tabengan, Sabtu 11 Mei 2013, Hlm 2

Mahasiswa Sandera Truk Tangki BMM (Protes Ketidakadilan Pusat)

Palangka Raya- Ratusan mahasiswa dari Aliansi Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Tengah (Kalteng) melakukan unjuk rasa di bundaran besar Palangka Raya dan kantor DPRD Provinsi Kalteng, Jum’at (3/5). Dalam aksinya, mahasiswa menyandera satu unit truk tangki bahan bakar minyak (BBM) industri yang kebetulan melintas. Aksi itu sebagai bentuk protes atas ketidakadilan pemerintah pusat terhadap pembangunan di Kalimantan.

Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan setelah kongres ke-3 BEM se-Kalimantan di Universitas Palangka Raya (Unpar). Tuntutan yang disampaikan merupakan hasil dari kongres tersebut. Pemantauan Radar Sampit, penyanderaan truk tangki pengangkut BMM yang ketiban sial itu milik PT.Mutiara Bintang Barito. Tidak hanya disandera, mahasiswa menggiring truk sampai ke gedung DPRD Kalteng.

Dalam Aksinya, mahasiswa juga melakukan teatrikal yang menceritakan kepemimpinan SBY-BOEDIONO yang tidak pro rakyat Kalimantan. SBY-Boediono digambarkan hanya mementingkan investor tanpa memperhatikan rakyat Kalimantan, bahkan, SBY-Boediono juga digambarkan sering menindas rakyat, terutama rakyat Kalimantan.

Sementara Itu, sejumlah tuntutan BEM se-Kalimantan yang dibacakan ketua BEM Universitas Kalimantan Utara, Erwin, diantaranya, meminta pemerintah pusat mengkaji pemindahan Ibu Kota pemerintahan Kepalangka Raya; Pencabutan izin PT.Kalimantan Surya Kencana (KSK) yang merupakan anak perusahaan PT.Freeport yang beroperasi di Kalteng.

Kemudian, mendesak pemerintah pusat menjadi Taman Nasional Tanjung Puting sebagai salah satu pengembangan dan pelestarian pariwisata serta penyelamatan flora dan fauna di Kalimantan; mendesak pemerintah pusat untuk menghentikan perijinan pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan pertambangan demi penyelamatan hutan Kalimantan, serta sejumlah tuntutan lainya.

“Tuntutan kita kepada pemerintah pusat tersebut merupakan hasil kongres ke-3 BEM se-Kalimantan. Kawan-kawan sepakat menuntut 16 hal untuk menyelamatkan Kalimantan dari pihak-pihak yang hanya meraih keuntungan semata. Aksi ini juga merupakan kekecewaan kami kepada pemerintahan SBY-Boediono yang mementingkan investor dan merugikan rakyat, terutama rakyat Kalimantan, “ Kata Ketua BEM Unpar, Setiawan.

Sementara itu, wakil ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Arief Budiatmo menyambut baik dan menerima aksi unjuk rasa BEM se-Kalimantan dideapan gedung DPRD Provinsi. Dia berjanji akan memperjuangkan aspirasi yang telah disampaikan mahasiswa tersebut dengan menyampaikanya kepada pemerintah.

“ Kita akan sampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat dan Provinsi dengan mekanisme dan aturan yang kami miliki serta fungsi dan tugas kami, Rekomendasi ini akan kita kawal kepusat,”.(rm-57).

Sumber : Radar Sampit, Sabtu 4 mei 2013, hlm 21-22 

Front Perjuangan Rakyat Tuntut Hak Buruh Diwujudkan

PALANGKARAYA,KOMPAS.com- Sekitar 25 pengunjuk rasa yang tergabung dalam Aliansi Front Perjuangan Rakyat Kalimantan Tengah (FPR-KT) menuntut hak-hak buruh diwujudkan. Mereka menyampaikan tuntutannya dalam aksi memperingati Hari Buruh Dunia di Bundaran Besar, Palangkaraya, Kalteng, Rabu (1/5/2013).

Juru Bicara Aliansi FPR-KT, Jan Krisman, mengatakan, hak-hak buruh harus diwujudkan dengan memberi upah layak dan jaminan sosial. Kemudian, sistem kerja kontrak dan alih daya (outsourcing) harus dihapuskan.

"Kami juga meminta semua aset yang dikuasai pihak asing perlu diambil alih," tuturnya. Semua kesepakatan internasional yang merugikan rakyat Indonesia pun harus dibatalkan.

Tuntutan lain, yakni bangun industri nasional yang tangguh dan bebas dari intervensi asing. Ekspansi perusahaan asing itu beriringan dengan semakin banyak tercipta nya buruh di negeri sendiri.

Aksi itu berawal dengan berkumpulnya para pengunjuk rasa di depan kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalteng, Jalan Yos Sudarso sekitar pukul 09.30.

Mereka kemudian berjalan kaki menuju Bundaran Besar dan mengakhiri aksinya sekitar pukul 11.00. Menurut Jan, Aliansi FPR-KT terdiri dari gabungan berbagai organisasi massa dan mahasiswa yakni Front Perjuangan Pemuda Indonesia, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Barisan Oposisi Mahasiswa Kalteng, Him punan Mahasiswa Pelajar Hanau, dan Front Mahasiswa Nasional.

Sumber :

http://regional.kompas.com/read/2013/05/01/19271842/Front.Perjuangan.Rakyat.Tuntut.Hak.Buruh.Diwujudkan

STAIN PALANGKA RAYA, DAPAT 15 KOMPUTER DARI BANK MANDIRI CAB. PALANGKA RAYA

Oleh Abdul Jamil  |  04 April 2013

Rabu, 3 April 2013, STAIN Palangka Raya kedatangan para petinggi dari Bank Mandiri Cab. Palangka Raya, dalam rangka penyerahan hibah berupa 15 Buah PC. Komputer, Printer dan Instalansi Internet yang nantinya akan dipergunakan oleh Mahasiswa-Mahasiswa yang ada di Lembaga intra Kampus STAIN Palangka Raya.

Acara penyerahan hibah tersebut dilaksanakan di pelataran Kantor Rektorat STAIN Palangka Raya yang dihadiri oleh pejabat STAIN Palangka Raya, Ketua Jurusan dan ketua Prodi-Prodi se-STAIN Palangka Raya.

Sebelum acara dimulai terlebih dulu rombongan tamu yang di ketuai oleh Bapak Novian Dika Sukamto dari Bank Mandiri Cab. Palangka Raya ini, disambut oleh ketua STAIN Bapak Dr. Ibnu Elmi As Pelu SH, MH beserta beberapa Dosen senior STAIN Palangka Raya, untuk selanjutnya menuju ke ruang kerjanya untuk bersilaturrahmi dan ramah tamah.

Tepat Pukul 09.00 wib rombongan dipersilahkan menuju teras depan Rektorat STAIN Palangka Raya, yang sudah dipersiapkan oleh pihak tuan rumah. Dalam sambutannya Ketua STAIN Palangka Raya Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, MH. Mengapresiasi hibah 15 Unit PC. Komputer,  Printer yang diberikan oleh pihak Bank Mandiri Cab. Palangka Raya ke lembaga yang dipimpinnya,  selain itu lanjut Ibnu (Panggilan akrabnya) menjelaskan bahwa pada beberapa waktu yang lalu dalam forum Rektor yang dihadiri Bapak Surya Darma Ali, juga melakukan penandatangan/MOU terkait kerjasama antara pihak Kemenag Pusat dan Bank Mandiri dalam Penerimaan Pembayaran Pendaftaran Masuk Kuliah diperguruan Tinggi dibawah Kementerian Agama. Sehingga logis untuk di tingkat daerah antara pihak Bank Mandiri dan lembaga-lembaga pendidikan yang dibawah Kementerian Agama untuk melakukan kerjasama/komunikasi untuk sama-sama bersinergi dalam membangun masyarakat yang ada di daerah tersebut.

Selain itu Ketua STAIN tersemuda seindonesia ini juga mengatakan “... bahwasannya lembaga STAIN Palangka Raya ini akan terus memacu mengembangkan lembaga ini untuk alih status menjadi IAIN di tahun 2014 mendatang, dan untuk saat ini STAIN Palangka Raya sudah mendapatkan ijin dari Kementerian Agama Pusat, terkait dengan Pembukaan Pasca Sarjana dengan konsentrasi Pendidikan Manajeman Pendidikan Islam...”

Adapun sambutan dari pihak Bank Mandiri disampaikan oleh Bapak Novian Dika Sukamto, dalam sambutannya beliau menjelaskan bahwa Bank Mandiri yang di Palangka Raya ini memiliki dua Cabang yaitu di Jl. Ahmad Yani dan di Jl. Cilik Riwut Km.1. selain itu menurut Novian, Bank Mandiri memang berkomitmen untuk selalu berkiprah memberi manfaat bagi komunitas-komunitas tertentu agar menjadi sebuah komunitas yang bermanfaat, “...kami berkomitmen untuk memberikan edukasi, wirausaha bagi masyarakat sekitar sehingga keberaan kami juga dirasakan oleh masyarakata sekitar”. Ujarnya singkat. @Humas_Jamik4

Sumber : http://stainpalangkaraya.ac.id/web/index.php?option=com_content&view=article&id=194:stain-palangka-raya-dapat-15-komputer-dari-bank-mandiri-cab-palangka-raya&catid=34:berita&Itemid=58

feature : Pakai Dana Pernikahan (Cerita dibalik pembuatan Finding Srimulat)

Cerita dibalik pembuatan Finding Srimulat tidak hanya dimiliki para pemain. Sutradara pun punya cerita dibalik keputusanya membuat film tersebut. Cerita tentang upaya melawan ketakutan sendiri dan harus menunda lagi rencana pernikahanya dengan sang kekasih. Sebelum Finding Srimulat, Charles memiliki karya film, yakni Rasa dan Demi Dewi. Tapi, dua film itu bisa dibilang gagal di pasaran. Tidak bisa bertahan lama di bioskop karena penontonnya tidak banyak.  Hal tersebut membuat dia ragu. “ Jujur saja, saya takut setelah dua film saya sebelumnya gagal, “ungkap Charles.

Ketika ingin mengangkat Srimulat, dia kembali ragu, Apalagi, Srimulat adalah grup living legend. Dia tidak boleh asal-asalan membuat film tersebut. Dia pun melakukan riset selama satu tahun. Rencana yang sebelumnya hanya ingin membuat film dokumenter Srimulat dengan mengambil gambar mereka melawak dari pangung ke pangung akhirnya menjadi berubah film layar lebar. Charles menjadi yakin karena di dukung Srimulat serta para pemain lain. Empat hari sebelum syuting, dia dipanggil ayahnya, Hendrick Gozali. Hendrick Gozali adalah produser film kawakan. Dia adalah pemimpin PT.Garuda Film. Pada era 70-80-an, perusahaan yang dipimpinnya menghasilkan banyak film peraih Piala Citra. Sebut saja Perempuan dalam pasungan dan Buah Terlarang. Charles ikut berkecimpung dalam dunia film dengan mendirikan Magma Entertaiment pada tahun 2003. Hendrik bertanya kepada Charles apakah ia benar-benar yakin akan membuat  film tersebut. Sebab, biayanya sangat banyak. “ Walau papa saya bilang, saya yakin atau tidak. Sebab, dana yang digunakan tidak kecil. Saya pun sudah berpacaran dengan Lina, kekasih saya, tujuh tahun.  Papa bilang, dana itu bisa digunakan untuk biaya saya menikah. Saya memilih mengambil resiko. Akhirnya, pernikahan saya mundur,” katanya. Ketika menceritakan itu, Charles tidak bisa menyembunyikan emosinya. Dia menitikan air mata. Hal itu mengambarkan besarnya pengorbanan dia demi film tersebut. Air matanya kembali keluar ketika Hendrick mengungkapkan rasa terimakasihnya . Setelah melihat film Finding Srimulat, dia bilang hasilnya sempurna.

“Saya baru nonton ini. Menurut saya, hasilnya sempurna. Saya berterima kasih kepada para pemain. Juga anak saya Charles,”ungkapnya. “ Terima kasih ya, pa. Terima kasih sudah percaya, “ jawab Charles.

Hampir tiga tahun Charles membuat film tersebut. Mulai riset, menulis skenario, syuting, hingga rilis. Rencana pernikahannya pun sempat mundur hingga tiga kali. “Sampai saya ditanyaain terus sama teman-teman, kok nggak nikah-nikah,” ucapnya.

Jika tidak ada aral melintang, Mei nanti rencana tersebut diwujudkan. Dia berharap progres film itu menjadi hadiah perkawinannya. (Jan/c5/Ayi/jpnn)

Sumber : Radar Sampit, Kamis 4 Aprli 2013, hlm 23

Rektor Unpar Harus Berantas Jual Beli Diktat dan Nilai

PALANGKA RAYA – Komisi C DPRD Kalteng berharap, Rektor Universitas Palangka Raya (Unpar) yang terpilih nanti, mampu memberantas kasus jual beli diktat dan nilai. Pasalnya selama ini perguruan tinggi negeri (PTN) terbesar di Kalteng itu, selalu marak dengan jual beli nilai antara dosen dan mahasiswa. Jual beli diktat diduga masih terus terjadi. Hal itu dikatakan Ketua Komisi C DPRD Kalteng H.Guntur HAA. Saat ditemui sejumlah wartawan digedung DPRD Kalteng, Rabu (27/3). Menurutnya, selama ini dari berbagai keluhan dan laporan masyarakat, pihaknya masih menerima laporan adanya dugaan praktik jual beli nilai maupun diktat. Praktik itu sangat memberatkan mahasiswa dan berdampak terhadap peningkatan sumber daya manusia (SDM) Kalteng.

Terkait akan dilaksanakannya pemilihan rektor atau pimpinan Universitas tersebut, yang akan dilangsungkan beberapa bulan mendatang, ia mengharapkan agar rektor yang terpilih nantinya mampu membawa perubahan yang sangat positif bagi perguruan tinggi negeri terbesar di Bumi Tambun Bungai itu. “Inikan mau pemilihan rektor, kita harapkan kedepan tidak ada lagi jual beli nilai atau diktat. Itu semua harus diberantas , “ kata Guntur.

Dikatakannya, jika praktik tersebut tidak segera diberantas, dikhawatirkan akan berpenga negatif terhada usaha pemerintah daerah (pemda) dalam meningkatkan SDM di Kalteng. Disamping itu, selama ini Kalteng terus berusaha meningkatkan SDM Kalteng melalui program Kalteng Harati. Jika Unpar tidak berbenah dan berusaha menjadi PTN yang profesional, akan sangat bertolak belakang dengan program yang dilaksanakan Pemda sekarang ini.

Lebih lanjut, wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) Kalteng II, yang meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur dan Seruyan ini mengatakan, selama ini Unpar terus didukung dengan dana dari pemerintah daerah. Dengan adanya dugaan pungutan atau sebagainya dari Kampus tersebut, ia mengaku heran. “selama ini anggaran dari pemerintah ada terus, tapi mengapa terus terjadi pungutan dan sebagainya,” tegas Guntur.

Ia menjelaskan, tidak semua mahasiswa yang menuntut ilmu diperguruan tinggi itu mampu Kalau harus beli diktat dan bayar untuk mendapatkan nilai yang tinggi, kemudian diperberat lagi dengan berbagai pungutan. Unpar harus segera berbenah. “ Unpar harus meninggalkan hal-hal yang tidak baik dan segera berbenah,” Pungkas politisi dari Partai Golkar ini. Sgh.

Sumber : Harian Umum Tabengan, sabtu 30 Maret 2013, Hlm 8.

Isu Jual Beli Suara Berembus (Pemilihan Rektor Universitas Palangka Raya)

Selasa, 19 Maret 2013 14:16:19 WIB

PALANGKA RAYA-Menjelang pemilihan Rektor Universitas Palangka Raya (Unpar) pada April ini, berbagai isu miring mencuat. Isu terakhir yang mulai merebak ke permukaan umum adalah dugaan money politic (politik uang) dimainkan oleh kandidat atau calon Rektor. Informasi yang beredar satu suara dihargai hingga Rp 50 juta. Saat dikonfirmasi, Rektor Unpar Drs Henry Singarasa MS menampiknya. Dia menegaskan, isu tersebut sebuah kebohongan semata dan jangan dipercaya. Sebab, pemilihan calon Rektor Unpar ini bukan seperti calon kepala daerah yang padat modal. Dia menegaskan, jika isu tersebut terbukti benar silakan melaporkan langsung kepadanya. Laporkan saja kepada saya jika memang ada, disertai dengan bukti yang lengkap. Sejauh ini saya belum ada menerima informasi soal itu, darimana uangnya dosen atatau calon itu sehingga mampu membeli suara. Jangan percaya, mereka itu bukan seperti calon wali kota, bupati hingga gubernur, ujar Drs Henry saat dikonfirmasi wartawan Kalteng Pos, Senin (18/3) siang.

Rektor yang menjabat dua priode ini mengungkapkan, hal tersebut tidak pernah terjadi selama proses pencalonan pemimpin tertinggi di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ini. Menurut dia, orang yang mengembuskan isu sama-sekali tanpa didukung fakta yang jelas. "Selama saya menjabat dua priode ini gak ada hal seprti itu, memang orang selalu ngomomg tapi faktanya gak ada supaya menarik orang. Saya dahulu nggak punya modal kok, hanya kepercayaan saja. Misalnya, saat saya pertama jadi rektor dulu cuma orang biasa belum ada jabatan, darimana duit saya," ungkap Drs Henry. Menyinggung pemilihan Rektor Unpar yang akan dihelat dalam waktu dekat, orang nomor satu di Unpar ini menyerahkan sepenuhnya kepada pihak panitia untuk bekerja. Dia mengharapkan, pelaksanaan yang akan dikuti anggota senat nanti dapat berjalan dengan benar, wajar, bermartabat, penuh nuansa akademik, aman, tertib, lancer dan bebas korupsi sampai tiga calon itu diusulkan ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk dipilih dan ditetapkan.

Untuk pelaksanaannya nanti, saya serahkan kepada panitia untuk bekerja dan saya selaku penanggung jawab menunggu laporan dari mereka. Mohon dukungannya, semoga lingkungan kampus Unpar aman dan pemilihan Rektor dapat dilaksanakan dengan sukses, ucapnya. (kam/tur)

Sumber : http://www.kaltengpos.web.id/?menu=detail_atas&idm=14547

YLBHI Kecam Pemecatan Mahasiswa Gara-Gara Unjuk Rasa SBY

Jakarta (ANTARA News) - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mengecam tindakan rektor Universitas Pancasakti yang memecat tiga mahasiswa dan menskorsing dua mahasiswa gara-gara melakukan unjuk rasa saat kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Tegal.

"Merupakan tindakan sewenang-wenang," kata Direktur Advokasi YLBHI Bahrain dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat.

Bahrain mengatakan, demonstrasi merupakan tindakan yang dibenarkan oleh undang-undang karena merupakan bagian dari hak kebebasan menyampaikan pendapat sebagaimana diatur dalam UUD 1945, UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak Sipil Politik, dan UU Nomor 9 Tahun 1998 yang mengatur kemerdekaan dalam menyampaikan pendapat di muka umum.

YLBHI juga menilai alasan pemecatan dan skorsing mahasiswa gara-gara unjuk rasa terlalu mengada-ada, bahkan menunjukkan jika petinggi kampus tersebut tidak memahami konstitusi dan hukum perundang-undangan di Indonesia.

YLBHI menduga alasan mendasar pemecatan dan skorsing mahasiswa Universitas Pancasakti (UPS) tersebut bukan soal unjuk rasa, namun lebih pada akumulasi kekesalan atau kejengahan pihak rektor terhadap mahasiswa yang kritis serta upaya pembungkaman kepada mahasiswa yang lain.

"Agar bungkam terhadap adanya ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di kampus UPS," kata Bahrain.

Bahrain mengungkapkan bahwa pada Januari 2013 sekitar 15 mahasiswa UPS mendatangi kantor YLBHI mengadukan persoalan bahwa kampus UPS Tegal diduga melakukan pembohongan publik dengan mengumumkan usaha kampus itu menjadi perguruan tinggi negeri untuk meraup lebih banyak pendaftar.

Beberapa perwakilan mahasiswa tersebut juga mengadukan nasibnya yang dikriminalkan oleh kepolisian atas laporan pihak kampus karena sikap kritis mereka yang menuntut kejelasan proses penegerian kampus UPS.

"Maka dari itu YLBHI sangat mengecam keras tindakan rektor UPS dan mendesak untuk mencabut surat pemecatan dan skorsing tersebut karena demo di depan Presiden SBY hanyalah alasan belaka," kata Bahrain.(S024/Z002)

Editor: B Kunto Wibisono

COPYRIGHT © 2013

Sumber : http://www.antaranews.com/berita/363526/ylbhi-kecam-pemecatan-mahasiswa-gara-gara-unjuk-rasa-sby

(Kasus Pemalsuan Tanda Tangan Gubernur Kalteng Oleh Oknum Dosen Universitas Palangka Raya)

Top of Form

Sabtu, 21 Juli 2012 - 21:47:10 WIB
 

Jadi Pintu Masuk, Kasus Pemalsuan Tanda Tangan Gubernur

(Kasus Pemalsuan Tanda Tangan Gubernur Kalteng Oleh Oknum Dosen Universitas Palangka Raya)

PALANGKA RAYA – Terungkapnya kasus dugaan pemalsuan tanda tangan Gubernur Agustin Teras Narang pada surat rekomendasi pengusulan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) perusahaan tambang bauksit PT Fajar Mentaya Abadi (FMA) di Kabupaten Kotim, bakal berdampak luas. Pasalnya jika rekomendasi itu terbukti dipalsukan, maka IPPKH atau izin lain yang merujuk pada rekomendasi itu dinilai cacat hukum.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalteng, Arie Rompas mengatakan, kasus ini menjadi pintu masuk yang nyata dalam menelusuri polemik aktivitas PT FMA. Selain masalah keaslian perizinan, dia mendesak agar evaluasi secara menyeluruh dilakukan terhadap aktivitas PT. FMA. “Pengunaan kawasan hutan PT FMA harus diselidiki. Karena diduga tidak ada pelepasan kawasan hutan,” kata Arie kepada Radar Sampit, Jumat (20/7).

Aktivitis lingkungan yang akrab disapa Rio meminta kepada aparat berwajib segera menindak pihak perusahaan, karena telah melakukan aktivitas penambangan tanpa izin, akibatnya merugikan Negara. “Mereka bisa dijerat dengan undang-undang kehutanan,” jelas.

Kepada aparat penegak hukum, dia juga meminta dapat melakukan penindakan secara profesional, sehingga bisa memberi efek jera terhadap pelaku. Selama ini, Rio menilai, aparat penegak hukum tidak menindak secara serius, terbukti masih banyak yang melakukan pelanggaran di bidang kehutanan.

Seperti dilansir, polemik legalitas PT FMA kembali mengemuka setelah kasus dugaan pemalsuan tanda tangan Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang dalam surat rekomendasi IPPKH perusahaan tersebut, terungkap. Bahkan saat ini dua orang yang diduga memalsukan tanda tangan gubernur, yakni oknum dosen Universitas Palangka Raya, Giyanto dan rekannya Iwan Kurniawan, telah ditahan.

Gubernur Agustin Teras Narang memerintahkan agar dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal) dan dokumen lainnya yang mencantumkan tanda tangannya ditelisik. Ternyata, gubernur melalui bidang Kesekretariatan Pemprov Kalteng, belum lama ini, melapor ke Polda Kalteng tentang adanya dugaan pemalsuan tanda tangan. Laporan tersebut tidak hanya amdal, melainkan rekomendasi perizinan lainnya.

"Setiap warga negara mempunyai hak untuk melaporkan adanya dugaan pemalsuan (tanda tangan). Data yang ada di Biro Ekonomi (Pemprov Kalteng) dengan apa yang ada di lapangan berbeda. Saya juga meminta agar rekomendasi Amdal diteliti," tegas Teras Narang usai melantik pejabat di lingkungan Pemprov Kalteng, Kamis (19/7).

Teras Narang mengaku bahwa dugaan adanya pemalsuan tanda tangan tersebut diketahuinya justru dari pihak lain. Sebab, dirinya merasa tidak mampu mengawasi semua hal yang berkaitan dengan proses administrasi maupun pembangunan di Bumi Tambun Bungai.

Hal yang paling menyedihkan bagi dirinya adalah, ketika permasalahan pemalsuan tanda tangan sudah sangat lama diketahui, dan meminta agar berbagai pihak menghentikan pengiriman produksi tambang bauksit PT FMA, namun tidak kunjung digubris. "Lebih menyedihkan lagi, ada pihak-pihak yang mengizinkan pengangkutannya," ucapnya tanpa mengungkapkan siapa pihak-pihak tersebut.

Mantan Ketua Komisi II dan III DPR RI ini  pun menyayangkan adanya pihak tertentu memberikan izin pengangkutan tersebut. Sebab, besarnya kerugian negara seharusnya dapat diperkecil, namun dengan perizinan tersebut, kerugian negara semakin besar.

"Semestinya harus segera distop. Jadi tidak ada lagi proses pengangkutan. Kalau sudah seperti ini, kerugian negara kan semakin besar. Kita ini kan ingin menertibkan administrasi," tegasnya.

Menurutnya, dengan tertib administrasi ini, maka para investor yang berusaha di Kalteng bisa tetap lancar menjalankan usahanya tanpa ada masalah. "Jangan sampai investor dirugikan. Mereka (investor) punya niat yang baik, dan (disayangkan jika) tidak didukung dengan baik," sambungnya.

Disinggung soal proses hukum oknum dosen Unpar, Giyanto dan rekan yakni Iwan Kurniawan yang diduga memalsukan tanda tangannya selaku Gubernur, Teras Narang mengaku tidak mau ambil pusing. Dirinya menyerahkan sepenuhnya penindakan terhadap dua oknum pemalsuan surat rekomendasi tersebut kepada proses hukum yang berlaku di Republik Indonesia. "Karena ini proses hukum, ini kita serahkan kepada aparatur penegak hukum untuk menindak pelaku," pungkas Gubernur.

Seperti dilansir, Giyanto (45), dosen Fakultas Pertanian Universitas Palangka Raya (Unpar) yang tersandung kasus dugaan pemalusan tanda tangan Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang, berkelit. Dia membantah terlibat dalam pemalsuan tanda tangan orang nomor satu di Kalteng tersebut.

Informasi dihimpun dari pihak Kejari, dalam berkas perkara yang diterima Kejaksaan Negeri (Kejari) Palangka Raya, Giyanto (45) menyebutkan yang membuat surat rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) eksploitasi perusahaan tambang bauksit PT Fajar Mentaya Abadi (FMA) adalah Iwan Kurniawan (31), rekannya.

Sementara  itu, berdasarkan keterangan Iwan Kurniawan (31) dalam berkas perkara, dirinya hanya mengedit surat rekomendasi di dalam laptop milik Giyanto. Setelah diedit dan diprint, surat rekomendasi diberikan kepada Giyanto.

Dalam pemberian surat rekomendasi kepada Giyanto, belum dilengkapi dengan tanda tangan dan cap Gubenur Kalteng Agustin Teras Narang. Selain itu, berdasarkan pengakuan Iwan, uang sebanyak Rp 50 juta untuk mengurus surat rekomendasi, masuk ke dalam rekening Giyanto.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Palangka Raya, Medie mengatakan saat ini pihaknya masih dalam tahap membuat dakwaan terhadap dua oknum yang melakukan pemalsuan surat rekomendasi Gubernur Kalteng ini. “Mungkin dalam bulan ini (dakwaannya) sudah selesai. Kalau selesai akan kita limpahkan kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya,” kata Medie kepada Radar Sampit di Palangka Raya, Rabu (18/7). (dot)

Sumber : http://www.radarsampit.net/berita-1663-jadi-pintu-masuk-kasus-pemalsuan-tanda-tangan-gubernur.html

PENEMPATAN KKN UNPAR 2012 “MENGECEWAKAN”

SUARA MAHASISWA  NEWS, Pulang Pisau 15 Juli 2012

Kuliah kerja nyata Universitas Palangka Raya telah di mulai pada  tanggal 12 Juli yang lalu sampai pada tanggal 13 Agustus 2012 yang akan datang. Pembagian kelompok KKN di bagi menjadi tiga tempat, dua di tingkat Kabupaten yaitu Pulang Pisau dan Gunung Mas serta satunya lagi diwilayah Kota Palangka Raya. Dari total 1.400 orang  peserta yang mengikuti KKN, 400 orang diantaranya berada didua Kabupaten Tersebut. 

“ Biayaya pendaftaran KKN kali ini sebesar 1.250.000/orang, masing-masing kelompok yang ada di Kabupaten Pulang Pisau satu kelompoknya berjumlah 14 orang. Dari uang pendaftaran KKN yang ada masing-masing kelompok mendapatkan fasilitas dari Universitas berupa Jaket plus topi KKN, sejumlah obat-obatan, pengantaran peserta kelokasi dan sejumlah uang yang belum pasti, konon katanya sebesar Rp.2.000.000 permasing-masing kelompok yang akan diberikan pada pertengahan kegiatan berlangsungnya KKN”  seperti yang dituturkan oleh Pradana ketua kelompok I Kahayan Hilir II.

“ Masalah tempat tinggal  kami mendapatkan gratis tanpa menyewa walau untuk urasan MCK hanya ada satu tempat saja “ tutur Dody salah satu anggota kelompok I Kahayan II. “Kegiatan yang ada sekarang adalah membantu masyarakat menghias perahu untuk peringatan ulang tahun Kabupaten Pulang Pisau nanti, tadi pagi kami baru saja membersihkan tempat ibadah dan program kerja kedepan adalah membantu pendataan masalah EKTP yang ada disini” imbuh Dody.

“ Kami sebenarnya kecewa dengan penempatan KKN pada waktu sekarang dimana dari total keseluruhan jumlah peserta KKN UNPAR hanya 400 orang saja berada didaerah dan sisanya berada dikota, kami disini untuk konsumsi harus iuran karena dana dari Universitas belum ada, dan kami tidak mengetahui secara pasti dari uang pendaftaran itu diperuntukan untuk apa saja” tutur Hendrik.

“ Harapan kami adalah untuk KKN tidak ada yang tebang pilih bahkan ada opini yang masih beredar bahwa untuk penempatan KKN yang ada di kota Palangka Raya ada sebagian peserta yang menambah uang selain uang pendaftaran semacam ada joki/calo untuk masalah penempatan, jika mahasiswa itu memang sebagai intelektual pasti tidak akan melakukan itu dan seharusnya berdasarkan tridarma perguruan tinggi, bahwa KKN itu kembali kemasyarakat, berkerja, makan dan tidur bersama masyarakat bukan membikin taman bunga dalam area kampus, semoga KKN tahun preiode berikutnya lebih transparan dan tepat guna “ imbuh Hendrik mahasiswa dari fakultas tekhnologi pendidikan ini dengan penuh semangat.(@ASP)

Masyarakat Kalawa Tolak Plasma Sawit

SUARA MAHASISWA NEWS, 24 Juni 2012.

Masyarakat kelurahan Kalawa, Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau tidak sepakat dengan Plasma yang menjadi program Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit (23/06/2012).

Hal ini dikemukakan oleh mantir adat yang sekaligus menjabat sebagai ketua Rukun Tetangga (RT) 6 Kelurahan Kalawa, Neli (45). Dijelaskanya bahwa masyarakat lebih senang jika tanah yang ingin di jadikan plasma dikelola oleh masyarakat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Fasilitas Kampus PGSD UNPAR Memprihatinkan

SUARA MAHASISWA NEWS, Palangka Raya 20 Juni 2012

Di lihat dari luar sebagian kampus-kampus Universitas Palangkaraya memang tidak layak sebagai ruangan belajar, masih terdapat ruangan yang fasilitasnya belum di perbaiki oleh pihak Universitas atau khususnya Fakultas, padahal kita ketahui Universitas Palangkaraya ini adalah Universitas tertua di Kalimantan Tengah. Contohnya  pada kampus Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), suasana ruangan kampus yang panas karena tidak adanya fasilitas kipas angin, apalagi LCD proyektor, ditambah lagi dengan keadaan WC yang tidak layak pakai alias rusak.

Sungguh memprihatinkan dengan keadaan kampus yang seperti ini, sementara dilihat dari uang pembayaran SPP yang begitu mahal, ini sangatlah tidak sesuai. Hal ini dikemukakan oleh M. Fachrul Ryannur selaku anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (BEM-FKIP) mengatakan bahwa kebijakan seperti ini sangat bertolak belakang dengan pembayaran-pembayaran SPP dan uang pembangunan yang di bayar oleh Mahasiswa begitu mahal. "Harapan saya selaku anggota BEM FKIP UNPAR kedepannya, pihak Universitas atau pun pihak Fakultas setempat agar bisa lebih memperhatikan lagi tetang minimnya fasilitas-fasilitas kampus, karena ini sangat mengganggu mahasiswa dalam melakukan proses perkuliahan", tambahnya. (SSD)

GMKI TOLAK PARPOL MASUK KAMPUS DAN GEREJA

SUARA MAHASISWA NEWS, Palangka Raya 20 Juni 2012

Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Palangka Raya akan megelar acara “ Ngobrol Bareng Bersama Pastur Serpulus Tano Simamora”  dengan topik “ Ancaman Pengaruh partai politik (PARPOL) bagi Gereja dan Kampus, 20 Juni 2012, pukul 20.00 Wib malam ini.

Herry saat di komfirmasi oleh Suram News via sms tentang apakah sangat berdampak jika partai politik sudah mulai merapat kepihak Gereja, menurut Harry “ sangat berdampak sekali, bagi kami yang bergerak di tiga layanan : gereja, masyarakat dan perguruan tinggi menyatakan bahwa “ Gereja dan Kampus harus netral dari kepentingan politik golongan”. Harry juga menambahkan bahwa “ Pastur Serpulus adalah lulusan jerman dan di Palangka Raya sedang melakukan penelitian Budaya Dayak.

Kegiatan yang diadakan di skretariat GMKI Jalan Baban 1C, Palangka Raya ini  bertujuan untuk menciptakan pemikiran yang berdampak pada Trimarta Layanan seperti yang tertera dalam sebaran  undangan via sms. Menurut Herry Lamuye selaku ketua GMKI cabang  Palangka Raya menyatakan “ semua dapat hadir di kegiatan tersebut, inputnya adalah ilmu pengetahuan, kalaupun ada aksi bisa kita atur bersama, yang utama dalam kegiatan ini adalah perubahan Mindsite/pola pikir”. (ASP).