Boikot pungutan liar UKT

SURAM NEWS, Palangka Raya. Boikot pungutan liar Beberapa mahasiswa Palangkaraya yang tergabung dalam aliansi Save Unpar memboikot pemungutan liar pada rabu (24/7). Di tempat pengambilan kartu registrasi dan slip pembayaran UKT terdapat sebuah meja yang menjual pakaian untuk Orientasi Mahasiswa Baru (OMBA) dengan harga Rp. 100.000 / pakaian.

“Berdasarkan Permendikbud nomor 55 tahun 2013, bahwa perguruan tinggi negeri tidak boleh memungut uang pangkal atau uang pungutan lain selain uang kuliah tunggal. Artinya ketika ada pungutan lain selain UKT dalam bentuk apapun itu termasuk dalam pungutan liar”, ungkap Rajulan, Kordinator Save Unpar. “Padahal di fakultas juga sudah ada menebus baju untuk OMBA, lalu mengapa disini ada lagi? Tambah Rajulan.

Akhirnya setelah mendapat protes dari mahasiswa yang sekaligus melakukan pendudukan di meja penjualan pakaian tersebut, petugas penjual pun berhenti berjualan lalu pergi meninggalkan kerumunan mahasiswa tersebut. (SSD)

POSKO PENGADUAN UKT MAHASISWA UNPAR

SURAM NEWS, Palangka Raya, selasa 23 Juli 2013, Sejumlah mahasiswa dari berbagai fakultas di Universitas Palangka Raya membuat posko pengaduan uang kuliah tunggal (UKT) didepan Rektorat, para mahasiswa ini menamakan dirinya aliansi Save Unpar. “sudah ada 14 orang mahasiswa baru yang mendatangi posko ini untuk mengadukan nasibnya dimana dari 14 orang ini rata-rata mengeluhkan tingginya biaya kuliah yang harus dibayar lewat skema UKT” ujar Rajulan NTB selaku Koordinator Save Universitas Palangka Raya.

Kegiatan yang dimulai pada pukul 10.00 Wib dimaksudkan untuk menampung aspirasi mahasiswa baru sekaligus tempat untuk bertanya/posko imformasi terkait aktivitas perkuliahan yang ada di Universitas Palangka Raya. Mengenai masalah UKT menurut salah satu mahasiswa yang menjaga posko yaitu Amank menjelaskan, bahwa UKT ini penganti SPP dimana sistem pembayarannya mengunakan sistem silang. Dimana sistem silang itu dapat diartikan bagi mahasiswa baru yang orang tuanya dikatagorikan mampu akan membayar lebih mahal dibandingkan dengan mahasiswa baru yang orang tuanya kurang mampu. Namun yang membuat rancu dan dengan adanya beberapa pengaduan dari kawan-kawan mahasiswa baru bahwa megenai UKT yang tidak tepat sasaran makanya kami membuat posko ini, imbuh Amank.

Sedangkan menurut Fakhrudin salah satu mahasiswa Fakultas Ekonomi UNPAR menambahkan,  bahwa pembayaran UKT terdiri dari beberapa kelompok yaitu kelompok I-IV, untuk kelompok I mahasiswa harus membayar Rp.500.000,-, Kelompok II membayar Rp.1.000.000,-, Kelompok III membayar Rp.1.500.000,-, Kelompok IV membayar Rp.2.000.000- dan Kelompok IV membayar diatas 3 Juta bahkan ada yang lebih dari 4 juta. “ Kami akan terus membuka posko ini sampai waktu yang tidak ditentukan sampai permasalahan ini bisa selasai, sedangkan terkait laporan yang sudah ada, kami akan buat semacam surat pernyataan menolak kepada pihak Rektorat dan harapannya UKT tersebut tepat sasaran tidak seperti sekarang ini, “ papar Fakhrudin. (An.@ASP)

PT. KSK Bantah Disebut Anak PT.FreePort

Palangka Raya – Pernyataan Aliansi Forum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Kalimantan yang memuat poin PT.Kalimantan Surya Kencana (KSK) dalam rekomendasi Kongres BEM Se-Kalimantan, dibantah pihak perusahaan itu. PT.KSK menyebut para mahasiswa salah kaprah, dengan mengatakan perusahaan tambang tersebut adalah anak PT.FreePort.

Vice President PT.KSK, Jefferson Dau, Jum’at (10/5), kepada wartawan meyayangkan apa yang telah dilakukan aliansi BEM Se-Kalimantan. “ Khususnya poin rekomendasi bahwa PT.KSK merupakan anak PT.FreePort yang beroperasi di wilayah Kalteng, dasar mengatakan itu apa?, “ tanya Jefferson.

Menurutnya, PT.KSK bukanlah anak dari PT.FreePort. Tetapi pihaknya mengakui apabila mengunakan tenaga ahli dari perusahaan asing itu. Tujuanya untuk eksplorasi dengan biaya sepebuhnya di tangung PT.FreePort. “ Kita justru mengunakan tenaga ahli mereka. Tapi kalau PT.KSK dikatakan anak PT.FreePort, mana bukti hukumnya, “ kata Jefferson.

Menurut dia, perusahaan mereka itu masih dalam tahap eksplorasi. Dengan kata lain, belum melakukan operasional yang menghasilkan. Tetapi masih tahap melihat apakah potensi tambang yang ada di lokasi yang telah ditentukan memberikan nilai ekonomis atau tidak.

Disebutkan lagi, dalam 16 poin yang disampaikan oleh Forum BEM Se-Kalimantan, tidak terlihat adanya upaya untuk membantu pemerintah. Tetapi sebaliknya semua mendesak pemerintah. “ Saya melihat dalam butir-butir rekomendasi tidak dicantumkan bagaimana membangun daerah yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat,” sebutnya. “ Malah yang ada hanya minta dan meminta saja,” tambahnya.

Terutama yang menyingung masalah PT.KSK yang menurut dia tidak ada hubungan dengan kegiatan kemahasiswaan. Bahkan Jefferson menuduh mahasiswa di-back up dari belakang oleh organsisasi kemasyarakatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalteng.

Jefferson mengatakan, apabila BEM atau Walhi ingin mengundang duduk bersama untuk menjelaskan kebenaran tentang PT.KSK itu, ia akan siap meladeni. Hal ini supaya tidak asal menuduh, tanpa ada bukti hukum yang jelas.

Ia menambahkan, agar para mahasiswa dapat memberikan sumbangan pemikiran yang tujuanya untuk membantu pembangunan. Tidak hanya melakukan aksi yang sifatnya hanya bisa menuntut, melainkan mampu menyumbang ide bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalteng. Adn

Sumber : Tabengan, Sabtu 11 Mei 2013, Hlm 2

Mahasiswa Sandera Truk Tangki BMM (Protes Ketidakadilan Pusat)

Palangka Raya- Ratusan mahasiswa dari Aliansi Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Tengah (Kalteng) melakukan unjuk rasa di bundaran besar Palangka Raya dan kantor DPRD Provinsi Kalteng, Jum’at (3/5). Dalam aksinya, mahasiswa menyandera satu unit truk tangki bahan bakar minyak (BBM) industri yang kebetulan melintas. Aksi itu sebagai bentuk protes atas ketidakadilan pemerintah pusat terhadap pembangunan di Kalimantan.

Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan setelah kongres ke-3 BEM se-Kalimantan di Universitas Palangka Raya (Unpar). Tuntutan yang disampaikan merupakan hasil dari kongres tersebut. Pemantauan Radar Sampit, penyanderaan truk tangki pengangkut BMM yang ketiban sial itu milik PT.Mutiara Bintang Barito. Tidak hanya disandera, mahasiswa menggiring truk sampai ke gedung DPRD Kalteng.

Dalam Aksinya, mahasiswa juga melakukan teatrikal yang menceritakan kepemimpinan SBY-BOEDIONO yang tidak pro rakyat Kalimantan. SBY-Boediono digambarkan hanya mementingkan investor tanpa memperhatikan rakyat Kalimantan, bahkan, SBY-Boediono juga digambarkan sering menindas rakyat, terutama rakyat Kalimantan.

Sementara Itu, sejumlah tuntutan BEM se-Kalimantan yang dibacakan ketua BEM Universitas Kalimantan Utara, Erwin, diantaranya, meminta pemerintah pusat mengkaji pemindahan Ibu Kota pemerintahan Kepalangka Raya; Pencabutan izin PT.Kalimantan Surya Kencana (KSK) yang merupakan anak perusahaan PT.Freeport yang beroperasi di Kalteng.

Kemudian, mendesak pemerintah pusat menjadi Taman Nasional Tanjung Puting sebagai salah satu pengembangan dan pelestarian pariwisata serta penyelamatan flora dan fauna di Kalimantan; mendesak pemerintah pusat untuk menghentikan perijinan pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan pertambangan demi penyelamatan hutan Kalimantan, serta sejumlah tuntutan lainya.

“Tuntutan kita kepada pemerintah pusat tersebut merupakan hasil kongres ke-3 BEM se-Kalimantan. Kawan-kawan sepakat menuntut 16 hal untuk menyelamatkan Kalimantan dari pihak-pihak yang hanya meraih keuntungan semata. Aksi ini juga merupakan kekecewaan kami kepada pemerintahan SBY-Boediono yang mementingkan investor dan merugikan rakyat, terutama rakyat Kalimantan, “ Kata Ketua BEM Unpar, Setiawan.

Sementara itu, wakil ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Arief Budiatmo menyambut baik dan menerima aksi unjuk rasa BEM se-Kalimantan dideapan gedung DPRD Provinsi. Dia berjanji akan memperjuangkan aspirasi yang telah disampaikan mahasiswa tersebut dengan menyampaikanya kepada pemerintah.

“ Kita akan sampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat dan Provinsi dengan mekanisme dan aturan yang kami miliki serta fungsi dan tugas kami, Rekomendasi ini akan kita kawal kepusat,”.(rm-57).

Sumber : Radar Sampit, Sabtu 4 mei 2013, hlm 21-22 

Front Perjuangan Rakyat Tuntut Hak Buruh Diwujudkan

PALANGKARAYA,KOMPAS.com- Sekitar 25 pengunjuk rasa yang tergabung dalam Aliansi Front Perjuangan Rakyat Kalimantan Tengah (FPR-KT) menuntut hak-hak buruh diwujudkan. Mereka menyampaikan tuntutannya dalam aksi memperingati Hari Buruh Dunia di Bundaran Besar, Palangkaraya, Kalteng, Rabu (1/5/2013).

Juru Bicara Aliansi FPR-KT, Jan Krisman, mengatakan, hak-hak buruh harus diwujudkan dengan memberi upah layak dan jaminan sosial. Kemudian, sistem kerja kontrak dan alih daya (outsourcing) harus dihapuskan.

"Kami juga meminta semua aset yang dikuasai pihak asing perlu diambil alih," tuturnya. Semua kesepakatan internasional yang merugikan rakyat Indonesia pun harus dibatalkan.

Tuntutan lain, yakni bangun industri nasional yang tangguh dan bebas dari intervensi asing. Ekspansi perusahaan asing itu beriringan dengan semakin banyak tercipta nya buruh di negeri sendiri.

Aksi itu berawal dengan berkumpulnya para pengunjuk rasa di depan kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalteng, Jalan Yos Sudarso sekitar pukul 09.30.

Mereka kemudian berjalan kaki menuju Bundaran Besar dan mengakhiri aksinya sekitar pukul 11.00. Menurut Jan, Aliansi FPR-KT terdiri dari gabungan berbagai organisasi massa dan mahasiswa yakni Front Perjuangan Pemuda Indonesia, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Barisan Oposisi Mahasiswa Kalteng, Him punan Mahasiswa Pelajar Hanau, dan Front Mahasiswa Nasional.

Sumber :

http://regional.kompas.com/read/2013/05/01/19271842/Front.Perjuangan.Rakyat.Tuntut.Hak.Buruh.Diwujudkan

“ Prees Realase ” Mahasiswa Menggugat Untuk UNPAR Yang Lebih Baik

KELUARGA BESAR MAHASISWA UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
( KBM UNPAR )
TAHUN 2013
“ Prees Realase ”
Mahasiswa Menggugat Untuk UNPAR Yang Lebih Baik 

Tanggal 08 April 2013, Pesta Demokrasi ditingkat Universitas Palangka Raya atau sering di dengar Pemilihan Rektor Universitas Palangka Raya. Dalam rangka Pemilihan Rektor Universitas Palangka Raya, pemimpin yang terpilih memimpin selama 4 tahun, silih berganti pergantian pemimpin rektor, tetapi tidak ada efek bagi pesta demokrasi yang baik dilaksanakan. Namun peristiwa demi peristiwa selalu mengiris hati bagi para mahasiswa yang ada di kampus ini termasuk segenap mahasiswa universitas palangka raya. Persoalan mengenai pemilihan rektor di universitas palangka raya adalah suatu hak di dalam mahasiswa untuk mendapatkan pendidikan yang layak, namun dengan adanya pentasan drama dari para pemimpin / calon rektor bahwa wacana pendidikan tidaklah berarti bagi mereka demi mengkedepankan kepentingan pribadi.

Pesta Demokrasi seperti terdengar namanya KKN seakan tidak pernah surut bahkan semakin meningkat dimana KKN yang selalu bermunculan dan belum selesai namun kasus baru pun bermunculan dengan secara bergiliran, Kasus Jual Beli Diktat, Jual Beli Nilai, Jual Beli Skripsi, Transparansi keuangan secara detail Terutama dana untuk kegiatan kemahasiswaan ( BEM, UKM, HMPS, HMJ, MENWA, KSR, PRAMUKA, KOPMA ) dari mana sumbernya dan berapa nominal ? Sehingga masih belum selesai cerita permasalahan di universitas palangka raya ditambah lagi para calon pemimpin pagi ini melaksanakan pesta demokrasi, sehingga hati nurani mereka yang terpilih nanti bisa mementingkan kepentingan mahasiswa, jangan hanya mementingkan rezim - rezim para penguasa di kampus ini.

Masalah tentang hak kebebasan mahasiswa dalam berpendapat yaitu kami sebagai mahasiswa masih di bungkam melalui intervensi dan intimidasi terhadap mahasiswa. Bahwa sistem pendidikan ini masih tetap menjadi pilihan rezim ini dibawah tekanan para penguasa dengan adanya Kebijakan serta aturan-aturan untuk mahasiswa, sekaligus menguatkan rumor bahwa “ Orang miskin di larang sekolah apalagi kuliah ”. Anggaran 20% untuk pendidikan pun itu tidak murni karena harus dibagi dengan penunjang infrastruktur gedung dan peningkatan kapasitas para dosen - dosen. Sistem komersialisasi dan privatisasi pendidikan ini diterapkan pada hari ini apakah mahasiswa secara penuh bisa mendapatkan pendidikan layak pada hari ini. Harapan kami sebagai mahasiswa universitas palangka raya bisa terwujudnya layanan pendidikan yang prima, adil dan merata untuk membentuk insan universitas palangka raya cerdas komprehensif, serta sejahtera dan bermartabat, menciptakan pendidikan berkualitas dan terakses serta merata Kualitas / Mutu dan relevansi, kesetaraan, dan kepastian memperoleh Layanan Pendidikan di universitas palangka raya. Mengembangkan berbagai regulasi kebijakan di kampus terhadap pelaksanaan standar nasional pendidikan.
Dengan adanya berbagai macam masalah terkait problema keadaan sistem pendidikan yang ada dikampus unpar, Kami selaku mahasiswa universitas palangka raya menyatakan sikap kepada Calon Rektor yang nantinya terpilih sebagai Rektor Universitas Palangka Raya agar dapat menjalankan tuntutan kami sebagai berikut : 

1. Berikan Hak Suara memilih dalam pemilihan Rektor berikutnya melalui perwakilan Mahasiswa dengan mengubah Statuta Universitas Palangka Raya.
2. Berikan Transparansi Seluruh pengelolaan keuangan di Universitas Palangka Raya kepada seluruh Civitas akademika atau publik.
3. Segera realisasikan pembuatan KTM Elektronik kepada seluruh Mahasiswa Universitas Palangka Raya.
4. Berikan sarana dan fasilitas yang memadai untuk menunjang proses belajar mengajar.
5. Berikan Beasiswa kepada Mahasiswa berhak mendapatkannya.
6. Hentikan pemerasan dan pungutan liar terhadap Mahasiswa.
7. Segera fungsikan rumah susun Mahasiswa untuk Mahasiswa.
8. Perbaikan infrastruktur kampus khususnya jalan di dalam kampus (Kejelasan status jalan Bukit Kaminting).
9. Hentikan dan tindak tegas praktek jual beli nilai, skripsi, dan tesis.
10. Perbaiki sistem Reformasi birokrasi UNPAR.
11. Mahasiswa harus terlibat dalam menentukan kebijakan universitas yang berkaitan dengan kepentingan Mahasiswa. 
12. Mahasiswa harus mengetahui secara tertulis mengapa dia tidak lulus dalam mata kuliah (tanggung jawab dosen) acuannya PP No.37 Tahun 1999 tentang Dosen Perihal pemberian nilai dan penentuan kelulusan Mahasiswa.
13. Fungsikan dan libatkan mahasiswa dalam lembaga bantuan hukum (LBH) di UNPAR.
14. Berikan kejelasan mengenai kurikulum akademik di UNPAR (TOEFL).
15. Berikan kejelasan mengenai pengamalan Tri Darma Perguruan Tinggi khususnya pengabdian kepada masyrakat (K2NM).

Jurubicara : Nico

Demo Mahasiswa Tegang, Calon Rektor Sepakati Fakta Integritas

Demo Mahasiswa Tegang, Calon Rektor Sepakati Fakta Integritas

Selasa, 09 April 2013 16:19:41 WIB

PALANGKA RAYA-Sedikitnya 50 mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Universitas Palangka Raya (Unpar), melakukan aksi unjukrasa ke Rektorat untuk menyampaikan aspirasinya. Long march dilakukan dengan berjalan kaki dari Sekretariat BEM Unpar dan menyanyikan lagu dan teriakan seraya membentangkan spanduk bertuliskan "Mahasiswa Menggugat Untuk Unpar Yang Lebih Baik", Senin (8/4).

Awalnya kumpulan aktivis ini berkumpul di halaman Rektorat dan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mengucapkan Sumpah Mahasiswa kemudian merangsek lebih ke depan, tepat dipintu masuk Rektorat. Aksi ini sempat diwarnai ketegangan saat puluhan mahasiswa Unpar yang datang ke halaman rektorat untuk melakukan aksi dihadang oleh aparat pengamanan kampus, sehingga terjadi sedikit keributan sebelum mahasiswa melakukan aksi unjukrasa.

Aktivis mahasiswa mengaku prihatin dengan sistem pembelajaran di Unpar, karena selama menjadi mahasiwa di Unpar sama sekali tidak pernah melihat Rektor Unpar. Padahal dia mengaku sering mengikuti kegiatan di Unpar sehingga dalam pemilihan rektor tahapan pertama yang akan digelar hari ini, diharapkan bisa menyeleksi calon rektor yang dekat dengan mahasiwa. �Bukan seperti rektor yang sekarang, sulit ditemui. Uang SPP kami yang dibayarkan kepada universitas tidak jelas juntrungannya. Untuk pembayaran Prodi, Fakultas, SPP tidak jelas, kami curiga uang itu ditilep oleh pejabat yang ada di kampus,� teriak salah satu pendemo dalam orasinya.

Tidak berapa lama kemudian, Ketua Pemilihan calon Rektor Unpar Prof DR I Nyoman Sudyana Msc kelua menemui pendemo. Dia mengatakan seharusnya aspirasi ini bisa dikordinasikan setelah ada Rektor yang terpilih untuk menyampaika aspirasi yang diinginkan.�Saya dulu juga aktivis, sama seperti kalian. Jika ada yang mau disampaikan, mari kita kordinasikan sama-sama,� ucap Prof Nyoman. Menariknya, saat sedang berlangsung unjukrasa tersebut, Rektor Unpar yang akan habis masa jabatannya Dr Drs Henry Singarasa melintas di depan kumpulan pendemo dengan mobil dinasnya menuju parkiran belakang ia pun menemui pendemo. �Ini apa yang diinginkan? Ini baru pemilihan tahap I. Nanti Berikutnya wakil Menteri datang, malu kita nanti. Setelah ini kalian bubar,� tukas Henry.

Meski sudah ditemui oleh panitia dan rektornya, pendemo tetap meninginkan beretemu secara langsung dengan ke empat calon rektor hingga akhirnya menemui mereka dan menyepakati fakta integritas dengan membubuhkan tandatangan, Saat dibincangi wartawan usai aksi, Setyawan salah satu pendemo mengatakan jika fakta integritas yang ditandatangani calon rektor itu sifatnya mempunyai dasar hukum yang kuat karena disertai materai sehingga wajib dilaksanakan. �Nanti jika mereka tidak bisa melaksanakan poin-poin ini, jelas dipoin kelima mereka bersedia mundur dan saya berharap jangan ada intimidasi saat kami melakukan aksi,� kata Setyawan diamini rekannya, Ricky Kaharap.. Terpisah, Dr Drs Henry Singarasa MS selaku Rektor Unpar mengatakan jika menganai sarana dan pra sarana kampus seperti yang disampaikan mahasiswa tadi, pihaknya terbentur dengan minimnya anggaran yang ada. Jadi tidak bisa begitu saja mengadakan pembangunan secara besar-besaran. "Kalau dana tiap tahun yang keluar Rp 100 miliar, kita bisa saja melakukan pemeliharaan secara maksimal. Tapi dana yang keluar hanya Rp 20 miliar untuk pembangunan gedung pascasarjana", pungkasnya. Sebagai informasi, KBM Unpar akan kembali membuat aksi lanjutan pada putaran kedua Pemilihan Rektorat Unpar. Aksi lanjutan itu bertujuan untuk menegaskan kembali rektor yang terpilih agar secara konsisten melaksanakan tuntutan mahasiswa.(kam/viv)

Sumber : http://www.kaltengpos.co.id/?menu=detail_atas&idm=14983