PT. KSK Bantah Disebut Anak PT.FreePort

Palangka Raya – Pernyataan Aliansi Forum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Kalimantan yang memuat poin PT.Kalimantan Surya Kencana (KSK) dalam rekomendasi Kongres BEM Se-Kalimantan, dibantah pihak perusahaan itu. PT.KSK menyebut para mahasiswa salah kaprah, dengan mengatakan perusahaan tambang tersebut adalah anak PT.FreePort.

Vice President PT.KSK, Jefferson Dau, Jum’at (10/5), kepada wartawan meyayangkan apa yang telah dilakukan aliansi BEM Se-Kalimantan. “ Khususnya poin rekomendasi bahwa PT.KSK merupakan anak PT.FreePort yang beroperasi di wilayah Kalteng, dasar mengatakan itu apa?, “ tanya Jefferson.

Menurutnya, PT.KSK bukanlah anak dari PT.FreePort. Tetapi pihaknya mengakui apabila mengunakan tenaga ahli dari perusahaan asing itu. Tujuanya untuk eksplorasi dengan biaya sepebuhnya di tangung PT.FreePort. “ Kita justru mengunakan tenaga ahli mereka. Tapi kalau PT.KSK dikatakan anak PT.FreePort, mana bukti hukumnya, “ kata Jefferson.

Menurut dia, perusahaan mereka itu masih dalam tahap eksplorasi. Dengan kata lain, belum melakukan operasional yang menghasilkan. Tetapi masih tahap melihat apakah potensi tambang yang ada di lokasi yang telah ditentukan memberikan nilai ekonomis atau tidak.

Disebutkan lagi, dalam 16 poin yang disampaikan oleh Forum BEM Se-Kalimantan, tidak terlihat adanya upaya untuk membantu pemerintah. Tetapi sebaliknya semua mendesak pemerintah. “ Saya melihat dalam butir-butir rekomendasi tidak dicantumkan bagaimana membangun daerah yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat,” sebutnya. “ Malah yang ada hanya minta dan meminta saja,” tambahnya.

Terutama yang menyingung masalah PT.KSK yang menurut dia tidak ada hubungan dengan kegiatan kemahasiswaan. Bahkan Jefferson menuduh mahasiswa di-back up dari belakang oleh organsisasi kemasyarakatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalteng.

Jefferson mengatakan, apabila BEM atau Walhi ingin mengundang duduk bersama untuk menjelaskan kebenaran tentang PT.KSK itu, ia akan siap meladeni. Hal ini supaya tidak asal menuduh, tanpa ada bukti hukum yang jelas.

Ia menambahkan, agar para mahasiswa dapat memberikan sumbangan pemikiran yang tujuanya untuk membantu pembangunan. Tidak hanya melakukan aksi yang sifatnya hanya bisa menuntut, melainkan mampu menyumbang ide bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalteng. Adn

Sumber : Tabengan, Sabtu 11 Mei 2013, Hlm 2

Mahasiswa Sandera Truk Tangki BMM (Protes Ketidakadilan Pusat)

Palangka Raya- Ratusan mahasiswa dari Aliansi Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Tengah (Kalteng) melakukan unjuk rasa di bundaran besar Palangka Raya dan kantor DPRD Provinsi Kalteng, Jum’at (3/5). Dalam aksinya, mahasiswa menyandera satu unit truk tangki bahan bakar minyak (BBM) industri yang kebetulan melintas. Aksi itu sebagai bentuk protes atas ketidakadilan pemerintah pusat terhadap pembangunan di Kalimantan.

Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan setelah kongres ke-3 BEM se-Kalimantan di Universitas Palangka Raya (Unpar). Tuntutan yang disampaikan merupakan hasil dari kongres tersebut. Pemantauan Radar Sampit, penyanderaan truk tangki pengangkut BMM yang ketiban sial itu milik PT.Mutiara Bintang Barito. Tidak hanya disandera, mahasiswa menggiring truk sampai ke gedung DPRD Kalteng.

Dalam Aksinya, mahasiswa juga melakukan teatrikal yang menceritakan kepemimpinan SBY-BOEDIONO yang tidak pro rakyat Kalimantan. SBY-Boediono digambarkan hanya mementingkan investor tanpa memperhatikan rakyat Kalimantan, bahkan, SBY-Boediono juga digambarkan sering menindas rakyat, terutama rakyat Kalimantan.

Sementara Itu, sejumlah tuntutan BEM se-Kalimantan yang dibacakan ketua BEM Universitas Kalimantan Utara, Erwin, diantaranya, meminta pemerintah pusat mengkaji pemindahan Ibu Kota pemerintahan Kepalangka Raya; Pencabutan izin PT.Kalimantan Surya Kencana (KSK) yang merupakan anak perusahaan PT.Freeport yang beroperasi di Kalteng.

Kemudian, mendesak pemerintah pusat menjadi Taman Nasional Tanjung Puting sebagai salah satu pengembangan dan pelestarian pariwisata serta penyelamatan flora dan fauna di Kalimantan; mendesak pemerintah pusat untuk menghentikan perijinan pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan pertambangan demi penyelamatan hutan Kalimantan, serta sejumlah tuntutan lainya.

“Tuntutan kita kepada pemerintah pusat tersebut merupakan hasil kongres ke-3 BEM se-Kalimantan. Kawan-kawan sepakat menuntut 16 hal untuk menyelamatkan Kalimantan dari pihak-pihak yang hanya meraih keuntungan semata. Aksi ini juga merupakan kekecewaan kami kepada pemerintahan SBY-Boediono yang mementingkan investor dan merugikan rakyat, terutama rakyat Kalimantan, “ Kata Ketua BEM Unpar, Setiawan.

Sementara itu, wakil ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Arief Budiatmo menyambut baik dan menerima aksi unjuk rasa BEM se-Kalimantan dideapan gedung DPRD Provinsi. Dia berjanji akan memperjuangkan aspirasi yang telah disampaikan mahasiswa tersebut dengan menyampaikanya kepada pemerintah.

“ Kita akan sampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat dan Provinsi dengan mekanisme dan aturan yang kami miliki serta fungsi dan tugas kami, Rekomendasi ini akan kita kawal kepusat,”.(rm-57).

Sumber : Radar Sampit, Sabtu 4 mei 2013, hlm 21-22 

Front Perjuangan Rakyat Tuntut Hak Buruh Diwujudkan

PALANGKARAYA,KOMPAS.com- Sekitar 25 pengunjuk rasa yang tergabung dalam Aliansi Front Perjuangan Rakyat Kalimantan Tengah (FPR-KT) menuntut hak-hak buruh diwujudkan. Mereka menyampaikan tuntutannya dalam aksi memperingati Hari Buruh Dunia di Bundaran Besar, Palangkaraya, Kalteng, Rabu (1/5/2013).

Juru Bicara Aliansi FPR-KT, Jan Krisman, mengatakan, hak-hak buruh harus diwujudkan dengan memberi upah layak dan jaminan sosial. Kemudian, sistem kerja kontrak dan alih daya (outsourcing) harus dihapuskan.

"Kami juga meminta semua aset yang dikuasai pihak asing perlu diambil alih," tuturnya. Semua kesepakatan internasional yang merugikan rakyat Indonesia pun harus dibatalkan.

Tuntutan lain, yakni bangun industri nasional yang tangguh dan bebas dari intervensi asing. Ekspansi perusahaan asing itu beriringan dengan semakin banyak tercipta nya buruh di negeri sendiri.

Aksi itu berawal dengan berkumpulnya para pengunjuk rasa di depan kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalteng, Jalan Yos Sudarso sekitar pukul 09.30.

Mereka kemudian berjalan kaki menuju Bundaran Besar dan mengakhiri aksinya sekitar pukul 11.00. Menurut Jan, Aliansi FPR-KT terdiri dari gabungan berbagai organisasi massa dan mahasiswa yakni Front Perjuangan Pemuda Indonesia, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Barisan Oposisi Mahasiswa Kalteng, Him punan Mahasiswa Pelajar Hanau, dan Front Mahasiswa Nasional.

Sumber :

http://regional.kompas.com/read/2013/05/01/19271842/Front.Perjuangan.Rakyat.Tuntut.Hak.Buruh.Diwujudkan