Mahasiswa Harus Berpolitik

Mahasiswa Harus Berpolitik

Bentangan sejarah telah menuliskan dengan apik bagaimana peran mahasiswa di kancah perpolitikan Indonesia. Bahkan jauh sebelum bangsa ini merdeka khususnya para pemuda yang tergabung dalam gerakan Boedi Utomo dimana gerakan yang dimotori oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa STOVIA menjadi pondasi awal dan kelak di peringkati sebagai hari kebangkitan nasional. Tahun 1928 para pemuda yang tergabung dalam Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia (PPPI) melakukan sumpah pemuda sebagai tonggak bersatu seluruh kekuatan pemuda Indonesia pada waktu itu.

Sejarah juga mencatat bagaimana pada masa Orde Baru dalam era Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK-BKK). Kebijakan NKK dilaksanakan berdasarkan SK No.0156/U/1978 sesaat setelah Dooed Yusuf dilantik tahun 1979. Konsep ini mencoba mengarahkan mahasiswa hanya menuju pada jalur kegiatan akademik, dan menjauhkan dari aktivitas politik karena dinilai secara nyata dapat membahayakan posisi rezim.

Berkaca pada sejarah, ujung tombak perubahan khususnya pada dunia politik selalu dilakukan oleh mahasiswa. Sebab, mahasiswa bukan hanya berfungsi sebagai inteletual akademisi, lebih dari itu mahasiswa berfungsi sebagi inteletual sosialis. Mahasiswa perlu memiliki kesadaran politik dan kepedulian terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat di sekitarnya. Karena ilmu yang didapat di bangku kuliah tidak cukup untuk menjawab segala tantangan zaman yang dinamis. Banyak ilmu yang dapat dipetik dari aktivitasnya di luar kampus, meskipun tidak memiki bobot kredit.

Aktivitas pergerakan mahasiswa seperti demonstrasi, orasi, seminar, kongres, pernyataan sikap, tuntutan dan lainnya, sebenarnya merupakan aktivitas politik. Semua itu adalah sarana komunikasi politik lisan dan tulisan. Jadi secara jujur tak bisa dipungkiri bahwa gerakan mahasiswa merupakan gerakan politik.

Idealnya gerakan mahasiswa merupakan gerakan moral dan politik nilai, bukan gerakan politik kekuasaan. Karena mahasiswa masih mempunyai tugas akademis dan kaderisasi kepemimpinan di kampus. Dua hal itu akan menjadikan mahasiswa siap sebagai para pemimpin masyarakat yang memiliki konsistensi idealisme seperti ketika masih di kampus.

Politik Kampus

            Politik kampus bukan politik kekuasaan pragmatis yang mementingkan hanya segelintir golongan. Kita bisa berkaca dan merefleksi diri dimana gerakan-gerakan mahasiswa Kota  Palangka Raya baik sifatnya gerakan mahasiswa Internal kampus atau Eksternal kampus. Sudahkah gerakan mahasiswa Palangka Raya bepolitik secara benar dimana politik itu digunakan untuk kepentingan mahasiswa itu sendiri didunia akademisi yang sedang dijalani. Sudahkah gerakan mahasiswa  Palangka Raya melakukan perubahan bersama rakyat atau masih terjebak pada stigma agent of change sehingga tidak memerlukan basis kekuatan perubahan yang sesungguhnya yaitu rakyat. Politik adalah  alat kepentingan, dimana kepentingan itu dimaknai sebagai kepentingan mahasiswa bukan kepentingan Agama, Partai Politik dan lain-lain.

            Politik harus tetap berjalan berbanding lurus dengan politik yang ada diluar kampus, politik kampus harus dapat memberi pembelaan terhadap hak-hak yang dimiliki mahasiswa. Hak-hak mahasiswa mendapatkan fasilitas penunjang akedimisi harus memadai baik imfrastruktur maupun keprofesionalan para dosen pengajar. 

            Jangan menjadi A Politis, tidak mau bersingungan dengan politik lalu akhirnya hanya giat membangun kesadaran hanya pada tingkat kesenian saja, kehura-huraan saja, tanpa membangun sikap kader yang kritis dan solutif terhadap kondisi sosial baik dilingkungan kampus maupun diluar lingkungan kampus.

            Kalau tidak mau di politiki kita harus berpolitik, kalau tidak mau mengenal politik bubarkan saja kampus yang mengajarkan tentang ilmu politik.

Sahabatmu Aryo Nugroho W

Pengiat Forum Diskusi Mahasiswa Palangka Raya (FORDIMA) dan Pengiat Forum Study dan Kajian Hukum Palangka Raya (FS&KH).