Prees Realese GEMA Palangka Raya Tolak Kedatangan SBY – Boediono SBY – BOEDIONO PENINDAS DAN PENGHIANAT BANGSA !!!

Prees Realese
GEMA Palangka Raya Tolak Kedatangan SBY – Boediono
SBY – BOEDIONO PENINDAS DAN PENGHIANAT BANGSA !!!

Gerakan Mahasiswa (GEMA) Kota Palangka Raya

Tanggal 12 Juli 2012, Susilo Bambang Yudhoyono atau sering di sapa SBY akan menjejakan kaki di kota cantik Palangka Raya dalam rangka pembukaan Hari Koperasi se Indonesia. Indonesia jilid II dibawah kepemimpinan SBY-Boediono bangsa ini tidak menjadi  lebih baik, namun peristiwa demi peristiwa selalu mengiris hati bagi para Nasionalis yang ada di Negara ini termasuk segenap mahasiswa kota Palangka Raya.

Dibawah rezim fasis SBY-Boediono upaya-upaya untuk memajukan ekonomi yang berbasis kerakyatan tidak juga menunjukan hasil. Namun yang terjadi justru sebaliknya, upaya pelemahan bahkan penghancuran sistem ekonomi kerakyatan itu sendiri terjadi di seluruh penjuru nusantara. Ekonomi makro mengalami peningkatan namun perekonomian mirko pun masih belum menyentuh ke urat nadi para kaum miskin di Negara ini. Berkaitan dengan perekonomian ada beberapa kebijakan yang telah di programkan oleh rezim ini yaitu masterplan percepatan dan perluasaan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI) dan merauke integrated food and energy estate (MIPEE) adalah program tidak jauh sama dengan program masa orba yaitu Revolusi Hijau dimana kedua program ini hanya untuk kepentingan Negara kapitalis.

Masalah perampasan tanah pun/konflik agrarian masih menjadi isu masif muncul ke permukaan dimasa rezim ini, dimana konflik agrarian khususnya di Kalimantan tengah dan umumnya di Mesuji lampung dan sumatera selatan, memecah kebekuan atas penanganan ribuan konflik agrarian. Pemerintah lebih banyak mendiamkan konflik-konflik tersebut. Data yang dihimpun perkumpulan untuk pembaharuan Hukum dan Masyarakat (HuMa) menyebutkan bahwa selama sepuluh tahun terakhir terdapat 108 konflik agrarian di 10 provinsi di Indonesia yang di dominasi oleh konflik tenurial dikawasan hutan (69 kasus) dan konflik perkebunan (23 kasus). BPN bahkan mencatat 8000 konflik agrarian di Indonesia. Sementara Sawit Watch mencatat konflik tanah di perkebunan kelapa sawit mencapai 663 diseluruh Indonesia.

Kasus korupsi seakan tidak pernah surut bahkan semakin meningkat dimana kasus korupsi lama belum selesai namun kasus baru pun bermunculan dengan secara bergiliran, kasus century, BLBI masih belum selesai ditambah lagi kasus Hambalang, Wisma Atlet dan semua insan tau bahwa yang terlibat adalah kader partai pengusung SBY-Boediono sendiri, namun malah SBY masih dapat berbangga dengan menyebutkan bahwa “partainya masih sedikit melakukan korupsi ketimbang partai yang lain”, sungguh ironi memang.

Masalah tentang hak keselamatan pahlawan devisa yaitu para tenaga kerja Indonesia yang ada diluar negeri pun masih membuat raport merah rezim ini semakin tebal. Swastanisasi pendidikan pun masih tetap menjadi pilihan rezim ini dibawah tekanan Negara-negara kapitalis dengan adanya RUU Perguruan Tinggi secara nyata sebagai Kloningan dari UUBHP, sekaligus menguatkan rumor bahwa “Orang miskin di larang sekolah apalagi kuliah”. Anggaran 20% untuk pendidikan pun itu tidak murni karena harus dibagi dengan penunjang infrastruktur gedung dan peningkatan kapasitas para guru-guru.

Kekearasan dalam beragama dengan berbasis Hak Asasi Manusia sengaja dibiarkan tanpa ada tindakan dari rezim ini dimana kasus gereja HKBP, tragedi pembunuhan di Ceusik, perusakan rumah-rumah ibadah menjadi semakin hangat karena lambatnya respon rezim ini sehingga menimbulkan korban dan disisi lain menjadikan sekelompok organisasi masyarakat legal main hakim sendiri.

Dari uraian singkat diatas tentang mengapa SBY-Boediono harus ditolak datang ke bumi tambun bungai ini, kami dari Gerakan Mahasiswa (GEMA) Kota Palangka Raya menyatakan sikap sebagai berikut :

Pernyataan Sikap Gema Kota Palangka Raya

Isu Lokal :

1.       

1. Usir PT. KSK Selaku Anak Perusahaan, PT. Freeport dari Kalimantan Tengah 
2. Hentikan kriminalisasi terhadap warga Kalimantan Tengah yang menuntut dan mempertahankan tanahnya. 
3. Cabut dan bekukan perusahaan-perusahaan yang ada di Kalimantan Tengah yang tidak memiliki kelengkapan izin 
4. Pembangunan infrastruktur yang merata.

Isu Nasional :

1. Tingkatan Ekonomi Kerakyatan/Mikro. 
2. Segera percepat pembangunan infrastruktur yang merata seluruh Indonesia, khususnya daerah-daerah plosok (pesisir, perbatasan, dan lain-lain). 
3. Tolak RUU PT Serta Hentikan Privatisasi dan Liberalisasi Pendidikan dalam bentuk apapun serta murnikan Anggaran 20% untuk pendidikan.
4. Nasionalisasikan Aset Sumber daya alam Indonesia. 
5. Berikan Hak perlindungan terhadap TKI. 
6. Tuntaskan kasus korupsi dan hukum berat para pelaku koruptor dengan cara hukum mati atau di miskinkan. 
7. Kembali UUD 1945 dan Pancasila sebagai Ideologi dasar bangsa. 
8. Hentikan perampasan tanah rakyat dengan kembali ke-UUPA No.5/1960 dan hapuskan UUPMA. 
9. Berikan Kebebasan beragama berbasiskan Pancasila Hak Asasi Manusia.

Palangka Raya, 12 Juli 2012

Ø  DPC GMNI PALANGKA RAYA

Ø  BPC GMKI PALANGKA RAYA

Ø  FMN RANTING UNPAR

Ø  FPPI KOTA PALANGKA RAYA

Ø  BEM UNPAR

Ø  BEM FKIP UNPAR

Ø  HIMA KAPUAS